HOME ยป PILKADA MEDAN 2015
PILKADA MEDAN 2015
Selasa, 15 Desember 2015 , 10:50:00 WIB

Masalah Pilkada Medan Sudah Dimulai Saat Coklit Data Pemilih

Laporan: Robedo Gusti





MBC. Pengamat Politik yang juga Dosen UMSU, Teguh Satya Wira mengatakan rendahnya persentase pemilih di Pilkada Medan 2015 sudah terlihat sejak masa pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU Kota Medan. Pertambahan jumlah pemilih yang sangat signifikan sebanyak 685 ribu pemilih dalam kurun waktu 8 bulan turut diduga menjadi salah satu pemicunya.

"DPT pileg dan pilpres 2014 itu sebanyak 1.300.000 pemilih sedangkan di Pilkada Medan 2015 melonjak menjadi 1.985.000 pemilih. Masih banyak warga yang tidak didata secara langsung, artinya data yang digunakan berdasarkan ingatan dan insting petugas pencatatan," katanya, Selasa (15/12).

Teguh menjelaskan selain kekacauan saat proses coklit tersebut, beberapa faktor lain juga turut memberi andil atas rendahnya partisipasi pemilih seperti sosialisasi yang tidak kreatif oleh KPU Medan, apatisme masyarakat kotamedan dengan segala persoalan hukum yang mendera pejabat di Sumut, ditambah ketidakpedulian generasi muda dalam proses regenerasi/suksesi kepemimpinan di Medan.

"Jadi ada beberapa faktor penyebabnya," ungkapnya.

Atas kondisi ini, Teguh menyimpulkan KPU Medan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas rendahnya partisipasi pemilih tersebut. Sebab berdasarkan beberapa riset yang dilakukan sudah ada rekomendasi-rekomendasi mengenai hal yang harus mereka tempuh untuk mencegah rendahnya partisipasi pemilih, salah satunya dengan merevisi DPT. Namun hal tersebut sepertinya tidak dilakukan.

"Makanya muncul anggapan ditengah masyarakat bahwa bengkaknya jumlah DPT itu untuk menaikkan jumlah anggaran yang diajukan," ungkapnya.

Jika kondisi ini berlanjut, maka Teguh berpendapat pemilihan kepala daerah tidak lagi tepat dilakukan secara langsung melainkan melalui perwakilan di DPRD.

"Kalaulah hanya elite yang melaksanakan lebih baik diserahkan kembali saja ke Demokrasi Pancasila sesuai dengan ayat 4 (empat) Pancasila, dari segi anggaran relatif lebih kecil, legitimasinya juga terpercaya, dan bila mana Kepala Daerah terpilih melakukan kesalahan dalam menjalankan roda pemirintahan maka masyarakat lebih mudah untuk melakukan kontrolnya dengan menyuarakan ke DPRD Kota Medan," demikian Teguh.[rgu]





BERITA LAINNYA