Senin, 30 Januari 2017 , 15:54:00 WIB

Bawaslu, KPU dan KPID Sumut Bersama Awasi Kampanye

Laporan: Robedo Gusti





MBC. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sepakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kampanye media massa televisi dan radio. Ketiga lembaga ini bekerjasama dalam
hal menemukan dan penindakan atas pelanggaran kampanye pada Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Tebingtinggi.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memory of Understanding/MoU), Jumat
(27/1) dihadiri Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan besama Anggota
Bawaslu Sumut Aulia Andri dan Hardi Munte, Ketua KPU Sumut Mulia
Banurea dan Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon dan Koordinator
Bidang Isi Siaran KPID Sumut Adrian Harahap.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan pembentukan Gugus
Tugas tiga lembaga ini dilakukan agar pengawasan tahapan kampanye di
media massa cetak dan elektronik yang diselenggarakan mulai 29 Januari
sampai 11 Februari 2017 lebih efektif. Kerjasama tiga lembaga agar
tindaklanjut dugaan pelanggaran, baik temuan juga laporan dari masyarakat bisa ditindaklanjuti secara cepat.

"Jadi, laporan masyarakat tidak hanya kepada Bawaslu atau Panwas
kabupaten-kota. Tapi juga  bisa disampaikan kepada KPID Sumut atau KPU
Sumut. Laporan akan diteruskan ke Bawaslu," kata Syafrida, Senin (30/1).

Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga (PHL) Bawaslu Sumut
Aulia Andri mengatakan Bawaslu tidak bisa mengawasi sendiri kampanye
di media massa, khususnya disiarkan radio dan televisi. "Kerjasama ini
menajamkan pengawasan. Kami tidak bisa bekerja sendiri, karena itu
menggandeng KPU dan KPID. Dalam hal siaran radio dan televisi KPID
menjadi leading sektornya," kata Aulia.

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan pembentukan Guus Tugas ini
merupakan bentuk konsistensi pengawasan tahapan Pilkada.
Disampaikanya, kampanye melalui radio dan televisi sangat penting bagi
pasangan calon. Melalui lembaga penyiaran menyampaikan misi dan
visinya kepada masyarakat.

"Penanyangan iklan media massa harus adil dan kontenys harus sesuai
dengan yang diatur dalam peraturan KPU," kata Mulia.

Pasal 32 dan 33 Peraturan KPU (PKPU) 7 tahun 2015 Jo PKPU 12 tahun
2016 tentang Kampanye disebutkan, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi
penayangan Iklan
Kampanye di media massa cetak dan/atau media massa elektronik. KPU
menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi
Iklan Kampanye.

"Kami amati, paslon punya uang luar biasa mampu mempengaruhi melalui
media secara luar biasa. Aturan ini supaya adil," kata Mulia.

Bidang Isi Siaran KPID Sumut Adrian Harahap mengatakan, pihaknya
memantau dan merekam seluruh program yang dipancarluaskan oleh
televisi dan radio di Sumut. "Setiap hari ada tim pemantau dan
recooding (rekam). Semua siaran televisi dan radio terpantau oleh
kami," katanya.

Jika Bawaslu atau KPU Sumut mendapat laporan dari masyarakat, bisa
dicek melalui rekaman yang ada. "Yang penting diketahui nama lembaga
penyiarran dan jam tayangnya," kata Adrian.

Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon mengatakan, pihaknya memiliki
kewenangan memberi teguran dan sanksi kepada lembaga penyiaran yang
melanggar aturan penyiaran. "Kami akan tindak tegas lembaga penyiaran
yang melanggar aturan. Sedangkan (penindakan) paslon (peserta) kepada
Bawaslu," katanya.[rgu]





BERITA LAINNYA